pp 38 tahun 2007. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. pp 38 tahun 2007

PP RI No. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan. TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS. . Berlangganan Pro. NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pp 38 Tahun 2007 Urusan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. Namun dapat dilihat pada gambar 1. Peraturan Pemerintah. 7. NOMOR 38 TAHUN 2007 . 000/tahun. Peraturan Perundang-undangan. Berikut pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah di bidang pertanahan khususnya dalam pemberian izin membuka tanah yang termuat dalam lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007 yaitu : 2 Tabel 1. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan d an Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP 27/98”) memang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 9. Inventarisasi Hutan 1. 38, LN. Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. 1. Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik. Hubungan Antar Peraturan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Bahwa dengan diberlakukanny PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Documents. PP_16_2004 Penatagunaan Tanah. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah Judul. of 26. 2007 No. 6, LN. Bagaimana implementasi PP No. 1, LN. PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa KonstruksiNOMOR : 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. SKD 02 PP no 38. 34 Tahun 2006 Jalan DETAIL PERATURAN Abstrak. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. Text of PP No. Lampiran PP38 Tahun 2007 lampiranlh-pp38-07. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Ka bu paten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan. 1 of 20 Download Now Peraturan Pemerintah No. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2002; UU No. Peraturan Pemerintah No. 38: Judul: Perubahan Atas Pp No. 2025 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007), yaitu terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila,. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU. 23 Tahun 2005, PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 50. Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010. Inovasi Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. 42 tahun 2008; PERPRES No. PP 38 THN 2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEM PUSAT, PEMDA PROVINSI DAN PEMDA KAB/ KOTA by Suprijanto Rijadi - Issuu. 09 Juli 2007. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); c. Kebijakan SUB SUB BIDANG 1. PP38_2007 Penjelasan. Kewarganegaraan dan Imigrasi. PP ini mengatur mengenai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya yang didirikan berdasarkan PP Nomor. I. 12 Tahun 2014 Jenis dan Tarif PNBP Pada Kementerian Kehutanan. 4655 LL SETNEG : 54 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2008. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 30 Tahun 2007. 79, TLN No. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN. UMUM 1. 33 Tahun 2004; UU No. PP No 38 TAHUN 2007. 31, LN. PP 38 Tahun 2007, dan Perda 10/2008 Kewenangan Pelayanan Perizinan Kewenangan Provinsi belum dapat dilaksanakan. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 terkait proses pewarganegaraan bagi anak; proses pelaporan kehilangan Kewarganegaraan. Pemerintah, RKA-KL, dan DIPA Depdiknas tahun berjalan. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. 38 Tahun 2007 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Preview. Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan T. 13, LN. 196, TLN No. PP No 38 TAHUN 2007. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi KependudukanDi sisi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang populer dengan UU Otonomi Daerah serta diterbitkann PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan PP 38 Tahun 2007 Tentang pembagian pemerintahan, antara pemerintaha, pemerintahan propinsi dan pemerintahan Kab/kota,. 6 Tahun 2007, UU No. PP. Dokumen ini berisi tentang kriteria, klasifikasi, dan daftar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Keputusan Presiden Nomor 31/P tahun 2007; 5. PP Nomor 38 Tahun 2007. Catatan : Dicabut oleh PP No. A. Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012. 38 Tahun 2007; PP No. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. 2. 41/2007 yang telah memberi pedoman terinci mengenai penataan organisasi perangkat daerah, PP No. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; 8. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN. com pemahaman. Pp38. 16 Th. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Upload Login Signup. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76Tambahan Lembaran Negara , Republik Indonesia Nomor 3613); UU 39/2007 . 38, LN. . 38 Tahun 2016, PP No. PP Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan. 38/2007. Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). Text of PP No. Penetapan kebijakan nasional sumber daya air. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 4. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara strategis, revisi UU No. 41 Tahun 2007, akan berdampak besar terhadap Bidang Kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Daerah. PP 38/2007 - Adanya Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Jelas Antara Pusat; Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Pp 38/2007). NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. PMA No. go. UU 6 TAHUN 2014 Pemilihan Kepala Daerah PERPU NO. 2004; PP No. 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan. Gambar 1. 1. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Jakarta Tanggal Penetapan. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan wewenang dalam Pasal 12, 13, dan 14 UU No. 16 tahun 2005; PP No. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. DASAR HUKUM Undang-Undang. 4. PP Nomor 38 Tahun 2016: Pejabat Terbukti Rugikan Negara, Pengembalian Juga Beban Ahli Waris Untuk menghindari terjadinya kerugian negara/daerah1 akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Unpublish. Berdasarkan latar belakang tersebut, seminar "Permasalahan dan Kemajuan dalam Revisi PP No. dalam PP 38 tahun 2007 berada dalam konteks mernaik: • Perubahan Struktur Kementerian Kesehatan • UU SJSN dan BP SJSN yang masih alot • Surveilans tidak lagi di Pusdasure • Peningkatan APBN untuk kesehatan, melalui berbagai mekanisme: Bantuan Sosial, Jamkesmas-Jampersal, dan BOK • Suasana politik di daerah yang tinggi. 41, LN. Suprijanto Rijadi Follow. 38 Tahun 2007-Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. 2007 Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2008. UU NO. NOMOR 28 TAHUN 2007. Khusus untuk Bidang kesehatan dibuat Lampiran PP 38 tahun 2007 yang membagi Urusan kesehatan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. 2016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 2016. 80, TLN No. Edaran/Instruksi Dirjen. Informasi tentang edisi ini. 6K views • 15 slides kedudukan dan fungsi kementerian abd_ 16. Peraturan BPK No. 11. 41 Tahun 2007; Perda. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 2007. 4 Tahun 2007 . 13, LN. 32 th 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. of 26. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Pemerintah No. go. 35 Tahun 2007, UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. Kebijakan dan Standar PEMERINTAH 1. PP 38/2021 adalah amanat Pasal 68 dan Pasal 185 b UU Cipta Kerja. Unduh pdf ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang PP No. 35 Tahun 2007, PP No. 80, TLN No. 2008 No. 2. nomor 31 tahun 2007 . - Pengaturan : 1. 82, LL SETNEG : 20 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota PP No. 2000.